Penulis: Cep 10 Apr 2026

Integritas Jadi Fondasi Utama Wujudkan Jawa Barat Istimewa

Mewujudkan “Jawa Barat Istimewa”, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar menjadi lebih cepat, ringkas, murah, dan aman.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) dan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman (kanan). Herman menegaskan, untuk mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa maka integritas menjadi fondasi utama. Foto: ist/

trustjabar.com – Dalam mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa” di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, integritas menjadi fondasi utama. Percepatan pembangunan yang saat ini sedang Pemprov Jawa Barat lakukan, harus beriringan dengan aspek keselamatan dan kejujuran tata kelola.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman seusai menghadiri seminar integritas yang digelar DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seminar tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).

“Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi, maka harapan kami cepat sampai dan selamat. Integritas merupakan keharusan dan tidak bisa ada tawar menawar dalam pengelolaan di Pemprov Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, lingkungan usaha, serta masyarakat,” katanya.

Berdasarkan paparan dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, Survei Penilaian Integritas (SPI) Jawa Barat pada 2025 berada di angka 71,85 persen.

Herman menyebut, angka itu merupakan cerminan persepsi masyarakat yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di satu tahun masa kepemimpinan gubernur saat ini, Pemprov Jawa Barat terus berupaya melakukan perbaikan signifikan. Terutama pada delapan area yang satu di antaranya mengenai pelayanan publik.

Herman mengaku, pihaknya terus memantau melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK. Angka Jawa Barat relatif baik di 88,76 persen.

“Kami pastikan integritas terjaga di berbagai domain, mulai dari perencanaan, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta puncaknya di pelayanan publik,” tuturnya.

Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Wujudkan Visi Jawa Barat Istimewa

Lebih lanjut, Herman menambahkan, salah satu bukti nyata komitmen integritas yaitu, Gubernur Dedi Mulyadi memangkas birokrasi. Selain itu juga, menindak tegas oknum yang menghambat layanan.

Kemudian, lanjut Herman, kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa KTP pemilik pertama, menjadi salah satu tonggak perubahan tersebut.

“Pak Gubernur tidak sungkan memberikan tindakan. Salah satunya di Samsat Soekarno-Hatta Bandung, Pak Gubernur memberhentikan sementara. Karena kami harus mendalami lebih jauh, tentu nanti keputusan permanennya ada di Pak Gubernur. Ini bukti keseriusan kami,” katanya.

Untuk mewujudkan “Jawa Barat Istimewa”, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar menjadi lebih cepat, ringkas, murah, dan aman.

Herman mengimbau seluruh elemen, mulai dari dunia usaha hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengedepankan aspek pencegahan korupsi. (cep/trustjabar/R1)

Tag