Daerah Bandung Raya Kesehatan

Penulis: Cep05 Mar 2026

Dinkes Jawa Barat Reaktivasi 1,9 Juta Peserta PBI BPJS JKN di Tingkat Kabupaten Kota

Dinkes Jabar mengaku belum mendapatkan keluhan yang berarti selama proses reaktivasi 1,9 juta peserta PBI JKN di kabupaten/kota.

Dinkes Jawa Barat saat ini sedang melakukan reaktivasi 1,9 juta peserta PBI BPJS JKN di tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya terkena penonaktifan. Foto: ilustrasi/net

Bagikan Berita

TikTokFacebookWhatsAppTelegramEmailCopy Link

trustjabar.com – Dinas Kesehatan Jawa Barat hingga saat ini mengaku belum mendapatkan keluhan yang berarti selama proses reaktivasi 1,9 juta peserta PBI JKN di kabupaten/kota. Meski demikian, Dinas Kesehatan Jawa Barat mengaku akan bersiaga membantu warga jika ada hambatan saat mengakses layanan kesehatan.

Baca Juga : Komisi III DPR RI Soroti Carut Marut Data Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI

Kadinkes Jawa Barat, Vini Adiani Dewi memastikan saat ini sedang menjalankan reaktivasi 1,9 juta peserta PBI JKN di tingkat kabupaten/kota. Ia kembali menegaskan jika ada peserta BPJS Kesehatan PBI yang mengalami hambatan mengakses layanan kesehatan, pihaknya akan turun tangan.

“Semua sedang berproses di tingkat kota dan kabupaten. Kami belum dapat keluhan terkait penonaktifan itu. Apabila ada keluhan pun kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Barat, karena proses reaktivasi kepesertaan ini ada di OPD daerah,” kata Vini.

Sementara mengenai rentang waktu reaktivasi, Vini menyebut, berdasarkan hasil kesepakatan lintas OPD pada awal Februari 2026, target penyelesaian enam bulan.

Baca Juga : Mensos Temukan Ketimpangan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, Ada 54 Juta Warga Belum Tercakup

Vini mengimbau kepada masyarakat yang terkena penonaktifan kepesertaan PBI JKN agar segera melakukan proses reaktivasi di Dinsos setempat.

"Kemarin kesepakatannya (target penyelesaian reaktivasi) dua kali tiga bulan," tuturnya.

Terkait adanya potensi perubahan jumlah peserta atau pembaruan data kepesertaan PBI JKN di Jawa Barat, Vini menyebutkan hal tersebut merupakan kewenangan teknis dari Dinas Sosial. "Kalau itu datanya di Dinas Sosial," katanya. (cep/trustjabar/R1)