Penulis: ecp 09 Feb 2026

Mensos Temukan Ketimpangan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, Ada 54 Juta Warga Belum Tercakup

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan ketimpangan serius dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Mensos Ri Saifullah Yusuf menemukan ketimpangan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Pihaknya menemukan 54 juta warga belum tercakup program jaminan kesehatan pemerintah tersebut. Sementara ada 15 juta warga dari kalangan menengah hingga kaya, masih tercatat penerima bantuan. Foto: istimewa/net

trustjabar.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan ketimpangan serius dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mensos mengungkapkan, 54 juta warga miskin dan rentan miskin dari kelompok desil 1 hingga 5, belum tercakup program jaminan kesehatan pemerintah. Sementara ada sekitar 15 juta warga dari kalangan menengah atas hingga kaya, justru masih tercatat penerima bantuan.

Baca Juga : Khusus Kriteria Ini, Pemprov Jabar Bakal Tanggung Iuran Peserta BPJS Kesehatan Segmen PBI

Gus Ipul (sapaan Saifullah Yusuf) menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resminya seusai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, turut pula hadir Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2025, Kemensos menemukan masih terdapat penduduk desil 1 hingga 5 yang belum menerima PBI Jaminan Kesehatan. Sebaliknya, sebagian penduduk dari desil 6 hingga 10 masih tercatat sebagai penerima bantuan BPJS Kesehatan PBI.

“Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu,” ujar Gus Ipul.

Desil 1 hingga 5 mencakup kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Sementara desil 6 hingga 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas.

Kondisi ini, lanjut Mensos, menunjukkan adanya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan jaminan kesehatan. Di mana kelompok yang paling membutuhkan belum sepenuhnya terlindungi.

Mensos Akui Pengelolaan Data Belum Sempurna, Alokasi BPJS Kesehatan PBI Rp 48 Triliun Lebih

Gus Ipul mengakui bahwa data yang dikelola Kemensos belum sepenuhnya sempurna. Sepanjang tahun 2025, Kemensos baru mampu melakukan verifikasi terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, padahal kebutuhan ideal mencapai lebih dari 35 juta KK.

Baca Juga : Pahami, BPJS Kesehatan tak Menanggung Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kategori Ini!

"Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi. Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujarnya.

Total alokasi penerima BPJS Kesehatan PBI secara nasional mencapai 96,8 juta jiwa dengan anggaran lebih dari Rp 48 triliun per tahun. Pemerintah telah melakukan pengalihan kepesertaan PBI secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026 untuk memperbaiki ketepatan sasaran.

Kebijakan penyesuaian data peserta PBI terbaru diberlakukan efektif sejak 1 Februari 2026 melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. (cep/trustjabar/R1)

Tag