trustjabar.com – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, kembali menjadi sorotan setelah beban utang triliunan rupiah membebani konsorsium pemegang saham PT KCIC. Konsorsium ini terdiri dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga : Petugas KCIC Amankan Terduga Pelaku Pencurian Kabel Grounding di Jalur Whoosh

Bahkan, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyebut masalah utang KCJB ini menjadi bom waktu bagi perseroan. Bobby mengungkapkan hal tersebut pada rapat dengar pendapat (RDP) pada Agustus 2025 lalu.

Kala itu, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan jika roadmap menjadi sesuatu hal yang penting. Hal itu karena utang KAI dalam kurun waktu 2 tahun cukup membengkak. Sebagai informasi, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bertindak sebagai pemegang saham Indonesia pada KCIC. Berdasarkan laporan keuangan 2024 (audited) dari situs resmi PT KAI, PSBI merugi hingga Rp 4,19 triliun. Sedangkan pada paruh pertama 2025, PSBI kembali mencatatkan rugi sebesar Rp 1,62 triliun berdasarkan laporan keuangan 30 Juni 2025 (anudidited).

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam proyek KCJB ini. Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh, berasal dari pinjaman dari China Development Bank (CDB). Bunga utangnya sebesar 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Proyek KCJB ini didanai melalui skema B2B yang bersumber dari CDB sebesar 75 persen dan 25 persen modal lainnya dari ekuitas pemegang saham. Total utang proyek KCJB ini mencapai US$ 7,27 miliar atau setara dengan Rp 120,38 triliun.

Adapun BUMN yang tergabung ke dalam PSBI ini di antaranya PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara.

Selesaikan Utang Proyek KCJB, Pemerintah Tolak Gunakan APBN

Sementara itu, Danantara sebagai holding BUMN sedang mencari solusi untuk menyelesaikan utang PT KAI (Persero) akibat proyek KCJB itu. Salah satunya melalui suntikan modal. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria mengungkap, opsi suntikan modal itu lantaran pinjaman proyek Whoosh cukup besar.

“Selain itu, pemerintah juga mencari solusi mempertimbangkan opsi lain, menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara,” katanya.

Baca Juga : Benang Layang-layang Tersangkut di Jaringan OCS Kereta Cepat Whoosh, Perjalanan Sempat Terhenti!

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui jika mega proyek KCJB ini bermasalah sedari awal. Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang KCJB ini tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN. Dewan Ekonomi Nasional, Luhut menambahkan, menilai jika opsi restrukturisasi utang menjadi pilihan tepat.

“Saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya terima barang sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina,” ungkap Luhut.

Luhut mengungkapkan hal tersebut dalam acara ‘1 Tahun Prabowo-Gibran’ di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Luhut mengklaim, Cina telah menyetujui restrukturisasi utang KCJB sebelum pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Prabowo. Namun, proses itu terhenti lantaran masa transisi. Saat ini, kata Luhut, sedang menunggu penerbitan keputusan presiden untuk membentuk tim khusus penyelesaian utang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak penggunaan APBN untuk menutup utang KCJB atau kereta cepat Whoosh itu. Ia menuturkan, BPI Danantara memiliki kapasitas finansial dengan dividen BUMN mencapai Rp 90 triliun per tahun. Ia menilai, hal itu pun cukup untuk menutup cicilan tahunan Rp 2 triliun. (ecp/trustjabar/R1)