Penulis: Cep03 Mar 2026

KPK Klaim Sedang Petakan Celah Rawan Korupsi di Program MBG

Isu miring khususnya dugaan tindak korupsi yang menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mencuri perhatian publik.

Gedung KPK di Jakarta. KPK mengklaim saat ini sedang memetakan celah rawan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Foto: ist/net

trustjabar.com – Isu miring khususnya dugaan tindak korupsi yang menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mencuri perhatian publik. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang memetakan celah-celah rawan korupsi pada program pemerintah pusat tersebut.

Baca Juga : KPK Serahkan Aset Rampasan dari Koruptor ke Pemprov Jawa Barat Senilai Rp 23,3 Miliar

KPK saat ini sedang menindaklanjuti laporan dugaan penggelembungan harga bahan baku pangan oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KPK mengambil langkah ini setelah pihak Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui banyaknya praktik mark up harga bahan baku pangan oleh mitra SPPG tersebut.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, lembaga antirasuah itu saat ini sedang melakukan kajian memetakan celah rawan korupsi program MBG. Hal itu agar tindakan korupsi pada program pemerintah ini dapat termitigasi dan tercegah.

“Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian memetakan celah-celah rawan korupsi,” ucap dalam keterangan resminya.

Budi menambahkan, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) memfokuskan aksinya terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Langkah ini, kata ia, bukan kali pertama KPK mengawasi program tersebut.

KPK Pernah Ingatkan Dugaan Celah Rawan Korupsi di Program MBG

Berdasarkan data, pada 2025 silam, Ketua KPK sudah mengingatkan adanya potensi penyimpangan mengingat besarnya anggaran yang dikelola BGN. Modus dugaan korupsi pada program MBG yang teridentifikasi antara lain mark up harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Selain itu muncul dugaan pengurangan kualitas dan kuantitas menu makanan.

Baca Juga : Respon Menteri Purbaya Tanggapi OTT KPK di DJP dan Bea Cukai

Program yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Selain anak sekolah, para penerima manfaat ini terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Dengan anggaran bersumber dari APBN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar turut melakukan audit berkala. Hal itu agar pelaksanaan program MBG ini berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi.

Sebagai informasi, isu dugaan mark up harga bahan baku pangan ini mencuat ke publik dari pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Pada 24 Februari 2026, Nanik mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari kepala SPPG terkait mitra yang menaikkan harga bahan baku pangan. Tidak hanya itu, kualitas bahan baku pun berkualitas buruk. (cep/trustjabar/R1)

Tag