Penulis: Narendra08 Nov 2026

Jabar Siaga Hujan Lebat, Bupati Bandung Galang Sinergi Lintas Daerah Atasi Banjir

BMKG menetapkan status Siaga cuaca ekstrem di Jawa Barat pada 6-12 November 2026. Merespons hal ini, Pemkab Bandung siapkan aksi mitigasi banjir lintas daerah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menjelaskan mengenai upaya mitigasi ancaman bencana hidrometeorologi di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: istimewa/

trustjabar.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini berstatus Siaga terkait potensi cuaca ekstrem, hujan lebat, dan angin kencang di wilayah Jawa Barat yang diperkirakan terjadi sepanjang 6 hingga 12 November 2026. Merespons tingginya tingkat ancaman tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mempercepat langkah mitigasi kebencanaan melalui konsolidasi lintas sektor guna menekan risiko banjir musiman.

Berdasarkan data harian BMKG, pada rentang 6 hingga 8 November, Jawa Barat masuk dalam daftar wilayah dengan status Siaga potensi hujan lebat disertai petir, sejajar dengan Aceh serta sejumlah wilayah di Papua. Selain itu, Jawa Barat juga berisiko diterjang angin kencang bersama Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Puncak penyebaran curah hujan diperkirakan terjadi pada Selasa, 10 November 2026, di mana hujan akan mengguyur merata di hampir seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat. Pihak BMKG menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem ini dipicu oleh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang bertepatan dengan fase Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang masih berlangsung.

Mitigasi Lintas Sektor Kabupaten Bandung

Menghadapi potensi bencana yang mengintai, Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak seluruh instansi terkait untuk segera merumuskan rencana aksi terpadu. Langkah ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor untuk Penanganan Banjir Kabupaten Bandung yang digelar pada Kamis (5/11/2026), menyusul apel kesiapsiagaan yang diprakarsai Polresta Bandung awal pekan ini.

Pertemuan strategis tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat, serta TNI-Polri.

Bupati menegaskan, penanganan banjir di wilayahnya tidak bisa berjalan parsial karena aliran sungai melintasi batas administratif dan melibatkan banyak kewenangan institusi.

“Prinsipnya kita tidak saling menyalahkan. Ini kewenangan BBWS, ini kewenangan PSDA, ini kewenangan kabupaten. Kita duduk bersama untuk mencari solusi,” kata Dadang Supriatna.

Pemkab Bandung juga menargetkan kolaborasi yang lebih erat dengan daerah tetangga di kawasan Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

“Tidak bisa dipikul sendiri. Tidak bisa hanya oleh provinsi sendiri. Ini harus bersama-sama Bandung Raya. Masing-masing daerah harus ikut menganggarkan,” tegasnya.

Transparansi Anggaran dan Penguatan Infrastruktur

Untuk memastikan setiap program berjalan sesuai koridor hukum, Dadang secara khusus meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam proses perencanaan hingga pengawasan anggaran.

“Kita harus betul-betul merencanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, sesuai regulasi. Program ini untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai ada kesalahan dalam membuat anggaran,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ditugaskan untuk menyusun draf kesepakatan bersama (MoU) terkait pembagian peran dan pola penganggaran. Sebagai langkah konkret pemeliharaan sungai, Pemkab Bandung bersiap mengadakan satu unit alat berat eskavator tahun ini, disusul penambahan dua unit pada Januari 2027.

“Untuk pemeliharaan, kita akan bekerja sama dengan BBWS dan PSDA. Tujuan kita bagaimana meminimalisir persoalan banjir di Kabupaten Bandung,” ungkap bupati.

Di samping itu, rapat juga membahas potensi kucuran dana irigasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp 200 miliar yang dikelola BBWS Citarum. Meski demikian, Pemkab Bandung masih menunggu konfirmasi resmi terkait kepastian alokasi peruntukan wilayah dari dana tersebut.

“Dengan adanya rapat koordinasi lintas sektor ini, kita ingin memitigasi risiko dan meminimalisir persoalan. Konkretnya, bagaimana kerja nyata ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat,” tuturnya. (cep/trustjabar.com/R1)

Tag