Penulis: Publik19 Apr 2026

Pentahelix dan Realitas Kabupaten Bandung, Saat Masalah tak Kunjung Selesai

Di usia yang semakin matang, Kabupaten Bandung diharapkan mampu menunjukkan kualitas tata kelola yang lebih baik. Jika tidak, maka berbagai persoalan yang ada hanya akan terus berulang tanpa penyelesaian yang berarti.

Banjir yang menggenangi kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: istimewa/

Januar Solehuddin, SHI., MH., C.Med. (Praktisi Hukum dan Penggiat Demokrasi) MEMASUKI usia ke 385 tahun, Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat, kembali menandai hari jadinya dengan seremoni dan narasi capaian pembangunan. Namun di balik itu, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan yang berulang: persoalan sampah yang belum tertangani optimal, banjir yang terus datang, kemacetan yang kian padat, hingga munculnya kasus hukum pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung.

Alih-alih mencerminkan kemajuan, peringatan ini justru membuka ruang refleksi bahwa masih terdapat kesenjangan antara klaim kebijakan dan realitas yang dirasakan publik.

Pentahelix, Gagasan Besar yang Belum Membumi

Pendekatan pentahelix kerap diposisikan sebagai kerangka utama pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media diyakini mampu menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Namun, persoalannya terletak pada praktik di lapangan. Implementasi konsep ini belum menunjukkan bentuk kolaborasi yang nyata. Peran akademisi belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan berbasis riset. Dunia usaha belum sepenuhnya menjadi mitra strategis. Sementara partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada forum formal tanpa pengaruh signifikan terhadap kebijakan.

Kondisi ini membuat pentahelix berpotensi menjadi simbol semata tampak kolaboratif, tetapi belum substantif.

Sampah dan Banjir, Masalah Terhubung yang tak Terselesaikan

Persoalan sampah di Kabupaten Bandung telah berkembang menjadi isu struktural. Sistem pengelolaan yang masih konvensional belum mampu mengimbangi peningkatan volume sampah.

Implikasinya terlihat pada banjir yang terus berulang. Saluran air yang tersumbat, berkurangnya kawasan resapan, serta lemahnya pengendalian tata ruang memperburuk keadaan. Penanganan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, bukan berbasis pencegahan jangka panjang.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan belum ditangani melalui pendekatan yang terintegrasi.

Kemacetan dan Ketiadaan Desain Besar Transportasi

Kemacetan lalu lintas kini menjadi persoalan yang semakin kompleks. Pertumbuhan kendaraan yang pesat tidak diiringi dengan sistem transportasi publik yang memadai.

Langkah-langkah yang diambil masih bersifat jangka pendek, seperti pelebaran jalan atau rekayasa arus lalu lintas. Tanpa perencanaan transportasi yang terintegrasi dengan tata ruang, solusi yang dihasilkan cenderung sementara.

Padahal, kemacetan berdampak luas, mulai dari efisiensi ekonomi hingga kualitas lingkungan hidup.

Kasus BUMD, Ujian Serius Tata Kelola

Munculnya kasus dugaan korupsi di PT Bandung Daya Sentosa (BDS) menjadi perhatian publik. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan tata kelola BUMD.

BUMD yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi daerah justru menghadapi persoalan integritas. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen internal maupun mekanisme pengawasan eksternal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang tidak dapat ditawar.

Antara Narasi dan Fakta

Fenomena yang terlihat saat ini menunjukkan adanya perbedaan antara narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Program dan konsep terus diperkenalkan, tetapi persoalan mendasar belum mengalami perubahan signifikan. Jika kondisi ini berlanjut, maka kepercayaan publik berpotensi semakin menurun.

Peringatan hari jadi seharusnya menjadi titik evaluasi terhadap arah pembangunan. Diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola yang ada.

Implementasi pentahelix perlu diwujudkan secara nyata. Penanganan lingkungan harus dilakukan secara sistematis. Perencanaan transportasi perlu diarahkan pada solusi jangka panjang. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap BUMD harus menjadi prioritas.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan wacana, tetapi juga hasil nyata. Keberanian untuk melakukan pembenahan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan yang ada.

Pertanyaan mendasar pun muncul, “Apakah pembangunan telah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, atau masih berhenti pada tataran narasi?”

Penulis : Januar Solehuddin, SHI., MH., C.Med. (Praktisi Hukum dan Penggiat Demokrasi)

*****

Disclaimer. Tulisan ini merupakan opini publik. Seluruh isi tulisan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis.***

Tag