trustjabar.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Hal itu menandai tahap kedua proyek ambisius yang menargetkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Baca Juga : Temukan Dana Daerah Nganggur, Menkeu Purbaya Siapkan Skema Baru

Keputusan persetujuan anggaran kelanjutan pembangunan IKN ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12/2025. Regulasi itu menyangkut tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029.

Mendapat suntikan anggaran, Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif setelah terbitnya Perpres Nomor 79/2025. Jadwal penandatanganan kontrak hasil lelang pembangunan rencananya berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Mengutip laman resmi Otorita IKN, kompleks legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp 8,5 triliun untuk periode 2025-2027. Pembangunan kompleks legislatif di IKN ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, dan Museum.

Sedangkan pembangunan kompleks yudikatif seluas 15 hektare membutuhkan anggaran Rp 3,1 triliun untuk gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan MA.

Hingga Oktober 2025, Otorita IKN telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun. Terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp 66,3 triliun dan skema KBPU sebesar Rp 158,72 triliun.

Baca Juga : Bencana Hidrometeorologi Basah Sergap Beberapa Wilayah di Indonesia

Kepala Otorita IKN, Basuko Hadimuljono memprediksi, proses pembangunan kedua kompleks itu memakan waktu selama 25 bulan. Pembangunan tersebut mulai November 2025. “Targetnya akan selesai pada akhir 2027,” ungkap Basuki.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, sisa proyek pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol dan jembatan di IKN akan selesai hingga 2027. Saat ini, kata Dody, jumlah pekerja konstruksi akan meningkat dari 7 ribu menjadi 20 ribu orang pada tahap kedua. Hal itu untuk mempercepat pembangunan.

“Ada sekitar enam kilometer yang belum terselesaikan hingga akhir 2025 akan berlanjut pada 2026,” kata Dody. (ecp/trustjabar/R1)