Penulis: Cep05 Feb 2026

BAM DPR RI Bantah Hapus Tayangan RDPU Korban Kasus PT BDS

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengklarifikasi terkait hilangnya tayangan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kasus PT BDS.

Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan saat memberikan klarifikasi mengenai hilangnya tayangan RDPU kasus PT BDS. Foto: istimewa/

trustjabar.com – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengklarifikasi terkait hilangnya tayangan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kasus PT BDS. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan langsung memberikan klarifikasinya.

Baca Juga : Publik Pertanyakan Hilangnya Tayangan RDPU BAM DPR RI Mengungkap Kasus PT BDS

Menurut Ahmad Heryawan, RDPU yang menyoroti kasus di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bandung itu, sengaja tertutup. Pertimbangannya, agar para pihak yang hadir termasuk korban dugaan penipuan dan mitra terkait, lebih leluasa mengungkapkan fakta sensitif tanpa tekanan.

“Bukan penghapusan konten. Rapat memang kami buat tertutup agar semua pihak lebih bebas menyampaikan fakta-fakta yang ada,” ungkap Ahmad Heryawan, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, alih-alih publik mengawal proses agenda RDPU di BAM DPR RI, publik terbelalak. Pasalnya, tayangan di media sosial resmi lembaga itu pun menghilang. Hilangnya konten tayangan itu pun menimbulkan berbagai macam pertanyaan di benak publik. Bahkan fakta ini mendapat sorotan berbagai kalangan masyarakat, termasuk akademisi.

Tim BAM DPR RI Susun Hasil RDPU Kasus PT BDS

BAM DPR RI pada 4 Februari 2026 mengundang CV Indofarm Bintang Persada untuk menyampaikan aspirasi terkait korban dugaan penipuan oleh PT BDS. Agenda ini menjadi penting karena menyangkut keadilan bagi masyarakat yang dirugikan, sekaligus membuka jalan bagi rekomendasi kebijakan.

Baca Juga : Polres Metro Jakarta Timur Resmi Tetapkan Direktur PT BDS Jadi Tersangka

Saat redaksi menanyakan jadwal dan hasil rapat, Ahmad Heryawan pun menegaskan jika pihaknya akan melakukan pembahasan selanjutnya. Saat ini, kata Ahmad, sedang dalam penyusunan tim BAM DPR RI.

“Sedang kami susun di tim BAM,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, akademisi Prof. Nandang Sambas menekankan bahwa kasus PT BDS harus dibongkar secara struktural, bukan sekadar mencari individu bersalah. Ia menegaskan perlunya reformasi kelembagaan, audit independen, dan transparansi penuh. (cep/trustjabar/R1)

Tag