Ekonomi Nasional

Penulis: Cep17 Mar 2026

Parlemen Dukung Kebijakan Prabowo Terkait Pemotongan Gaji Pejabat Negara

Sejumlah fraksi partai koalisi pemerintah mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara.

Presiden RI Prabowo Subianto. Sejumlah fraksi partai koalisi pemerintah di DPR RI mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia. Foto: istimewa/dok.KSP

Bagikan Berita

TikTokFacebookWhatsAppTelegramEmailCopy Link

trustjabar.com – Wacana Presiden Prabowo Subianto tentang pemotongan gaji pejabat negara, mendapat dukungan parlemen. Dukungan tersebut terus mengalir khususnya di sejumlah partai koalisi pemerintah seperti PKB, Demokrat, dan Golkar. Rencana presiden itu sebagai antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.

Baca Juga : Presiden Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Transisi Energi, Dua Tugas Ini Jadi Fokus Utama

Sebelumnya, Prabowo membuka opsi pemotongan gaji pejabat negara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, (13/3/2026). Pejabat negara ini termasuk menteri hingga anggota DPR.

Sekjen PKB yang juga anggota Komisi XI DPR, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, menyatakan partainya mendukung penuh kebijakan presiden. Meski demikian, ia menekankan setiap kebijakan harus terpikirkan secara komprehensif dan tidak membebani rakyat.

“Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung. PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah,” ujarnya kepada awak media di Jakarta.

Dukungan serupa datang dari Partai Demokrat. Sekjen Demokrat Herman Khaeron, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI turut mendukung kebijakan tersebut. Ia menilai, pengetatan fiskal memang harus dilakukan secara menyeluruh dalam situasi tertentu.

“Pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi termasuk menteri dan anggota DPR, menjadi salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan," katanya.

Meski begitu, ia menekankan kebijakan penghematan tidak boleh mengganggu daya beli masyarakat maupun target pertumbuhan ekonomi.

Ia menyerahkan keputusan strategis sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan. Sambil memastikan langkah penyelamatan APBN tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji turut mendukung kebijakan presiden terkait opsi pemotongan gaji pejabat negara tersebut.

“Jika negara membutuhkan, kami siap (pemotongan gaji). Kami mendorong pemerintah segera melakukan simulasi pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi keadaan,” ucapnya.

Pemotongan Gaji Pejabat Negara, Prabowo Soroti Penghematan Pemerintah Pakistan

Wacana ini mencuat setelah Prabowo dalam sidang kabinet menyoroti langkah penghematan pemerintah Pakistan.

Baca Juga : Bulog Targetkan Ekspor 1 Juta Ton Beras ke Negara Tetangga

Sebagai informasi, pemerinatah Pakistan memangkas gaji anggota parlemen hingga 25 persen dan tidak memberikan gaji kepada anggota kabinet. Pakistan juga menerapkan kebijakan 50 persen kerja dari rumah dan pengurangan hari kerja menjadi empat hari. Selain itu, Pakistan juga memberlakukan pemangkasan penggunaan BBM kementerian hingga 50 persen.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Dalam dua hingga tiga tahun, Indonesia akan sangat kuat asalkan menjalankan penghematan konsumsi,” ujar Prabowo.

Namun, hingga kini opsi tersebut masih dalam tahap pengkajian pemerintah dan belum mengumumkan kebijakan resmi terkait pemangkasan gaji pejabat. (cep/trustjabar/R1)