Penulis: Cep 01 Apr 2026

Wakil Ketua DPRD Berikan Beberapa Catatan Krusial dalam Penyampaian Nota LKPJ Bupati Bandung

Ada beberapa catatan yang perlu diingatkan terkait LKPJ Bupati Bandung. Seperti di antaranya terkait indeks pembangunan infrastruktur untuk mengukur sejauh mana kenyamanan hidup masyarakat berdasarkan ketersediaan fasilitas infrastruktur daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Hailuki memberikan beberapa catatan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung. Foto: cep/trustjabar

trustjabar.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Hailuki memberikan beberapa catatan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung. Beberapa catatan tersebut di antaranya mengenai indeks pembangunan infrastruktur dan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

“Ada beberapa catatan yang perlu diingatkan terkait LKPJ Bupati Bandung. Seperti di antaranya terkait indeks pembangunan infrastruktur atau city development index. Hal tersebut untuk mengukur sejauh mana kenyamanan hidup masyarakat berdasarkan ketersediaan fasilitas infrastruktur daerah,” ungkap Hailuki di Soreang, Rabu (1/4/2026).

Ia mencontohkan indikator indeks pembangunan infrastruktur ini seperti perbaikan jalan, penanganan sampah, hingga penerangan jalan umum (PJU). “Kemudian selain itu mengenai perbaikan drainase saluran air yang harus bisa kita tingkatkan lagi secara merata,” ujarnya.

Poin catatan LKPJ Bupati Bandung yang teramat penting, lanjut Hailuki, yaitu mengenai belum tercapainya PAD secara optimal. Hal ini menjadi kunci kemandirian fiskal daerah. Hailuki mengakui, saat ini PAD Kabupaten Bandung sudah meningkat daripada tahun sebelumnya.

“Kita harus menekan kebocoran (PAD) dan mengoptimalkan aset-aset yang ada agar lebih produktif. Hal itu untuk mendongkrak PAD Kabupaten Bandung,” ucapnya.

DPRD Kabupaten Bandung Apresiasi Jawaban LKPJ Bupati Bandung 2025

Dalam kesempatan itu, Hailuki juga mengapresiasi penyampaian LKPJ Bupati Bandung yang disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam rapat paripurna DPRD. Ia menuturkan, berdasarkan paparan yang tertuang dalam LKPJ tersebut menjadi jawaban konkret atas pertanyaan publik dan kritik masyarakat terhadap kinerja Pemkab Bandung.

“Kritik terjawabkan dengan kinerja pencapaian-pencapaian positif yang terukur. Seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meningkat. Kemudian daya beli stabil dan pertumbuhan ekonomi naik sesuai data BPS,” ucapnya.

Selain itu, Hailuki juga menjelaskan mengenai tingkat kepuasan publik yang memuaskan. Hal itu terkonfirmasi dari survei kepuasan masyarakat dan penilaian Ombudsman.

Sebelumnya, Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan Nota Pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (31/3/2026).

“Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar bupati.

Bupati Bandung menjelaskan, LKPJ 2025 memuat ringkasan capaian kinerja pembangunan, realisasi program dan kegiatan, serta progres pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah. Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Bandung mampu menjaga tren positif indikator pembangunan. Seperti peningkatan IPM, pengendalian inflasi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital.

Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 7,33 triliun dan terealisasi Rp 6,89 triliun atau 94,01 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD Rp 1,81 triliun dari target Rp 2,23 triliun. Kemudian pendapatan transfer daerah sebesar Rp 5,03 triliun dari target Rp 5,07 triliun. Sedangkan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp 44,62 miliar dari target Rp 35 miliar.

“Realisasi belanja daerah mencapai Rp 6,96 triliun atau 92,35 persen dari anggaran Rp 7,53 triliun. Belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” katanya.

Bupati Bandung Sampaikan Defisit Anggaran

Dalam penyampaian nota LKPJ 2025 itu, bupati juga menyampaikan defisit sebesar Rp 61,77 miliar. Adapun pembiayaan daerah terealisasi optimal, dengan penerimaan pembiayaan mencapai 100,02 persen dari target.

Bupati juga menegaskan jika data keuangan dalam LKPJ ini masih bersifat sementara atau unaudited. Nantinya, LKPJ ini akan disempurnakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah audit BPK RI.

Bupati Bandung ini berharap, LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ia juga mengharapkan dukungan DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan pembangunan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menjaga kualitas pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan,” ucapnya. (cep/trustjabar/R1)

Tag