Melalui Raperda Pengelolaan BMD, DPRD Kabupaten Bandung Tekankan Optimalisasi Aset Daerah
DPRD Kabupaten Bandung segera membahas Raperda Pengelolaan BMD dan LKPJ Bupati Bandung 2025 bersama pansus. DPRD berharap, pembahasan itu akan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi. DPRD Kabupaten Bandung segera membahas Raperda Pengelolaan BMD dan LKPJ Bupati Bandung 2025 bersama pansus. Foto: ist/
trustjabar.com – DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menekankan eksekutif Kabupaten Bandung melakukan optimalisasi aset daerah melalui Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Hal itu untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Soroti Insiden Ambruknya Kanopi Beton Blok III Pasar Soreang
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi seusai menggelar rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, Selasa (31/3/2026).
Selain pemaparan Raperda Pengelolaan BMD, dalam rapat paripurna itu disampaikan pula raperda inisiatif DPRD.
“Dengan adanya Raperda Pengelolaan BMD ini, kami pastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien. Semua itu kami lakukan demi optimalisasi aset,” ucapnya.
Menurutnya, pembahasan Raperda BMD dan LKPJ Bupati Bandung merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan pembentukan Perda.
DPRD Kabupaten Bandung, kata Renie, segera membahas Raperda Pengelolaan BMD dan LKPJ Bupati Bandung 2025 bersama panitia khusus (pansus). Ia berharap, pembahasan itu akan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk Raperda Pengelolaan BMD, Renie berharap kehadirannya harus mampu mengoptimalisasi aset daerah dalam meningkatkan PAD.
Untuk itu, kata Renie, BMD harus membangun sistem pengelolaan barang milik daerah yang komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penghapusan aset. Kemudian, jaminan tidak adanya penyalahgunaan aset, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Jika semuanya itu dilakukan dengan baik, kami yakin hadirnya Raperda BMD yang nantinya akan menjadi perda (peraturan daerah), bisa meningkatkan PAD,” ujarnya.
Selain Bahas Raperda Pengelolaan BMD, DPRD Evaluasi Capaian Kinerja Bupati Bandung
Dalam kesempatan itu, DPRD Kabupaten Bandung mengapresiasi Bupati Bandung yang telah menyampaikan nota pengantar LKPJ-nya tepat waktu.
Baca Juga : DPRD Dorong Segera Gulirkan Program Pinjaman Dana Bergulir Bupati Bandung
“Kami mengapresiasi sikap Bupati Bandung yang menyampaikan nota pengantar serta penjelasan LKPJ nya tepat waktu,” ucap Renie.
Namun, ia menegaskan, DPRD tetap akan mengevaluasi capaian kinerja Bupati Bandung selama 2025. Evaluasi itu mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat termasuk pelayanan publik.
“Kami akan melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai anggota DPRD secara profesional,” ujarnya seusai rapat paripurna pembahasan Raperda Pengelolaan BMD itu. (cep/trustjabar/R1
Komentar
0 komentar untuk Melalui Raperda Pengelolaan BMD, DPRD Kabupaten Bandung Tekankan Optimalisasi Aset Daerah
Masuk dulu untuk ikut diskusi
Akun pembaca dipakai khusus untuk komentar artikel.