Penulis: ecp 22 Agt 2025

Praktisi Hukum Maknai Penggeledahan PT BDS oleh Kejari Kabupaten Bandung Langkah Serius Penegakan Hukum Korporasi

Pasca penyidik Kejari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggeledah kantor PT BDS, seolah menjadi angin segar penegakan hukum korporasi.

Penyidik Kejari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat melakukan penggeledahan kantor PT BDS dalam dugaan kasus korupsi. Praktisi hukum memaknai penggeledahan itu menjadi langkah serius penegakan hukum korporasi. Foto: ist/

trustjabar.com – Pasca penyidik Kejari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggeledah kantor PT Bandung Daya Sentosa (BDS), menjadi angin segar penegakan hukum korporasi. Banyak kalangan masyarakat mengharapkan penegak hukum mampu mengungkap kasus secara transparan. Bahkan, publik juga mengharapkan pengungkapan dugaan kasus korupsi di BUMD Kabupaten Bandung ini tak sekadar di permukaan. Melainkan juga mampu menyeret siapa pun yang terduga turut terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu.

Hal itu diungkapkan seorang praktisi hukum di Kabupaten Bandung, Januar Solehudin. Ia menuturkan, penggeledahan di kantor PT BDS oleh kejaksaan ini menandai fase baru dalam dinamika hukum dan politik daerah.

“Ini menjadi harapan baru penegakan hukum. Tentunya kita semua perlu apresiasi penggeledahan di kantor PT BDS ini. Penggeledahan ini berkaitan dengan pengumpulan barang bukti dugaan korupsi di BUMD. Kita ketahui bersama, BUMD ini lahir di masa pemerintahan Bupati Bandung Dadang Supriatna itu,” ungkapnya di Soreang, Jumat (22/8/2025).

BUMD, lanjut Januar, seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat. Namun hal itu berbeda dengan PT BDS yang malah terseret ke dalam dugaan kasus korupsi. Seharusnya, lanjut ia, PT BDS ini berperan sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

“Langkah penggeledahan (penyidik) ke kantor PT BDS ini menjadi sinyal APH (aparat penegak hukum) tidak tinggal diam. Penggeledahan ini hanyalah pintu masuk, bukan akhir dari proses. Publik tentunya menunggu kepastian. Apakah kejaksaan benar-benar serius mengusut hingga ke akar persoalan? Atau sekadar menjalankan ritual hukum untuk meredam desakan masyarakat?,” katanya.

Pihaknya juga menilai, penting bagi APH menjunjung transparansi dan konsistensi. Bila telah menemukan bukti kuat, kata Januar, penyidik juga perlu segera melakukan penetapan tersangka. Proses hukum wajib berjalan sesuai aturan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang berhenti pada simbol seremonial, lanjutnya, hanya akan melemahkan wibawa hukum dan meruntuhkan kepercayaan publik.

“Tentunya kami mengapresiasi penggeledahan kantor PT BDS ini. Namun, kasus PT BDS ini tidak bisa dipandang sekadar persoalan hukum. Ada dimensi politik yang juga tidak kalah penting. DPRD Kabupaten Bandung memiliki fungsi pengawasan terhadap BUMD. Jika DPRD gagal menjalankan fungsi tersebut, maka kegagalan PT BDS bukan hanya tanggung jawab manajemen. Melainkan juga kegagalan politik dalam mengemban mandat rakyat,” ujarnya.

Sikapi Kasus PT BDS Hingga Penggeledahan Kantor, Perlukah DPRD Bentuk Pansus?

Dalam hal ini, kata Januar, DPRD Kabupaten Bandung perlu menunjukkan keberanian politik dengan langkah nyata. Langkah itu yakni berupa membentuk panitia khusus (pansus) meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah. Serta membuka akses transparansi kepada publik.

“Sebagai praktisi hukum, saya menilai persoalan PT BDS bukan sekadar permasalahan wanprestasi bisnis biasa. Melainkan sudah masuk pada ranah tata kelola BUMD yang buruk dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Selain itu mengandung indikasi tindak pidana. Fakta saat penggeledahan kantor PT BDS dalam kondisi kosong, tidak beroperasi, bahkan meninggalkan jejak kerugian besar kepada pihak ketiga. Ini mengindikasikan adanya kelalaian sekaligus potensi kesengajaan yang patut pengusutan tuntas,” ungkapnya.

Penegakan hukum terkait dugaan kasus korupsi di PT BDS ini, kata Januar, menjadi momentum Pemkab Bandung mereformasi tata kelola BUMD. Oleh karenanya, lanjut ia, penggeledahan itu harus memberi makna sebagai langkah awal keseriusan penegakan hukum dan keberanian politik yang nyata. Pasalnya, masyarakat menuntut kepastian hukum dan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

“Kejaksaan tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain di luar manajemen. Sebagai BUMD, setiap kebijakan strategis PT BDS, tentu tidak terlepas dari pengaruh maupun keputusan politik di tingkat pemerintah daerah maupun DPRD. Oleh karena itu, penyidikan harus berani menelusuri aliran tanggung jawab secara vertikal. Termasuk dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat daerah atau intervensi politik dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, dari penggeledahan kantor PT BDS itu bisa membuahkan hasil yang maksimal,” tuturnya.

Hormati Proses Hukum

Terkait penggeledahan kantor PT BDS oleh penyidik Kejari Kabupaten Bandung, kuasa hukum PT BDS Rahmat Setiabudi memberikan tanggapannya. Ia mengaku menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Video Penyidik Kejari Kabupaten Bandung Temukan Dokumen Lengkapi Pemeriksaan Dugaan Tipikor PT BDS

“Memang benar pada Rabu (20 Agustus 2025) ada penggeledahan (kantor PT BDS) oleh pihak kejaksaan. Kami menghargai proses penggeledahan itu untuk menemukan bukti dan petunjuk dugaan tindak pidana korupsi di PT BDS,” kata Rahmat dalam keterangan resminya.

Meski demikian, ia mengharapkan Kejari Kabupaten Bandung memberikan izin sementara menggunakan sebagian dokumen yang disita dalam persidangan PKPU. Terutama jika dokumen itu berkaitan dengan proses hukum lain yang sedang berlangsung. Hal itu sebagai bagian upaya kliennya menyelesaikan kewajibannya kepada para vendor.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana berujar jika penggeledahan kantor PT BDS itu merupakan kewenangan penegak hukum.

“Tentunya kami mengharapkan penggeledahan itu bisa mempercepat pengungkapan kasus yang sedang ditangani. Khususnya berkaitan dengan dugaan kasus pengadaan ayam BLD (boneless dada),” kata Cakra. (tim/R1)

Tag