trustjabar.com – Kebijakan larangan study tour yang merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat, mendapat protes dari kalangan pekerja pelaku pariwisata. Meski demikian, gubernur menegaskan tidak akan mencabut kebijakan tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan tidak akan mencabut larangan kegiatan study tour sekolah.

Baca Juga : Gegara Kebijakan Gubernur Jawa Barat Larang Study Tour, Ribuan Orang Nganggur!

Sebelumnya, imbas larangan study tour ini banyak pelaku usaha pariwisata melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Salah satunya penyebabnya yakni sepinya permintaan pesanan belajar di luar ruangan dari sekolah. “Kalau saya sih tetap pada sikap yang saya miliki bahwa study tour itu nggak boleh,” kata Dedi Mulyadi, Kamis (28/8/2025). Menurut Dedi Mulyadi, pihaknya mengeluarkan kebijakan larangan study tour ini bukan tanpa alasan. Ia beralasan, kebijakan ini agar orang tua siswa tidak terbebani dengan banyaknya kegiatan anak sekolah dengan dalih study tour.

Ia menegaskan, seandainya perjalanan wisata ini terjadi penurunan jumlah pariwisata, pihaknya tetap tidak memperkenankan hanya mengandalkan siswa sekolah sebagai objek utama pariwisata. Tetapi, kata Dedi, harus ada pembenahan manajemen kepariwisataannya.

“Jangan menjadikan anak sekolah sebagai objek kepariwisataan. Tetapi kita benahi manajemen kepariwisataannya,” ujarnya.

Baca Juga : Kebijakan Larangan Study Tour, DPRD Jawa Barat Siap Tindak Lanjuti Keluhan Pekerja Pelaku Pariwisata

Lalu, kata Dedi Mulyadi, dari sisi infrastrukturnya juga harus ada perbaikan. Termasuk beberapa hal yang mencoreng ekosistem pariwisata, misalnya soal pungutan liar (pungli). “Enggak boleh ada parkir liar mahal. Kemudian juga enggak boleh lagi orang berkunjung ke warung kemudian harga jualannya sengaja jadi mahal, ” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua SP3JB, Herdis Subarja mengungkapkan larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat berdampak ke pelaku pariwisata.

“Lantaran kebijakan larangan study tour ini berpengaruh pada sektor pariwisata lainnya, usaha penginapan, dan UMKM. Ekonomi usaha dan bisnis UMKM kepariwisataan di Jawa Barat, semakin terpuruk akibat kebijakan tersebut,” katanya. (Abbas/trustjabar/R1)