trustjabar.com – Massa unjuk rasa dari Koalisi Rakyat Bandung Barat (KRBB) dan Aliansi Aktivis Anti Korupsi serta masyarakat, menggeruduk Gedung Kejati Jawa Barat. Mereka menuntut Kejati mengusut tuntas dugaan praktik korupsi, jual beli proyek APBD, dan mafia jabatan di Pemkab Bandung Barat.

Baca Juga : Bupati Jeje akan Ganti Pejabat Bandung Barat yang Terbukti Langgar Aturan dan Korupsi

Selain membentangkan spanduk dan berorasi, dalam aksi unjuk rasa di Kejati Jawa Barat itu, massa juga sempat menampilkan aksi teatrikal. Menurut pendemo, aksi teatrikal itu mengusung tema kondisi rakyat yang tertindas akibat kesewenang-wenangan oknum pejabat dan kondisi korupsi dan nepotisme. Tulisan spanduk bertuliskan ‘Bongkar Pokir Siluman! Jual Beli Proyek? Hukum DPRD Nakal Sekarang!’  turut menarik perhatian publik.

Dari pantauan di lokasi, massa unjuk rasa tampak berbaris di depan Kejati Jawa Barat. Ada juga massa aksi yang meneriakan yel-yel agar Kejati segera mengusut tuntas dugaan tindakan melawan hukum di Bandung Barat. Sebuah mobil komando lengkap dengan pengeras suara, menjadi panggung demokrasi aktivis menyuarakan keresahan terkait kondisi di Bandung Barat. Bahkan, mobil komando itu juga menjadi pusat orasi para aktivis.

Koordinator aksi, Agus Satria di sela unjuk rasa itu menuturkan, tuntutan yang mereka sampaikan merupakan bentuk keprihatinan atas situasi di Bandung Barat. Terutama mengenai adanya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum pejabat dan anggota DPRD Bandung Barat.

“Kami mendesak agar pihak kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan tindakan melawan hukum yang terjadi di Bandung Barat,” ungkapnya, Senin (13/10/2025).

Unjuk rasa di Kejati Jawa Barat itu berlangsung damai dengan pengawalan dan pengamanan ketat dari kepolisian.

Barisan massa unjuk rasa yang membawa spanduk putih bertuliskan ‘Bongkar Pokir Siluman’, menyita perhatian sejumlah awak media yang meliput aksi.

Gelar Unjuk Rasa di Kejati Jawa Barat, Massa Aksi Sampaikan Tuntutan

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyebut adanya dugaan praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik jual-beli jabatan. Dengan temuan tersebut, massa aksi menyebut tindakan melawan hukum itu sudah mencederai marwah good governance.

“Kami tidak menginginkan birokrasi dikuasai mafia politik. Kejati harus segera turun tangan mengusut tuntas dugaan tindakan melawan hukum yang terjadi di Bandung Barat,” ungkap Agus.

Baca Juga : Proses Rotasi Mutasi Pejabat di Bandung Barat Diduga Sarat Muatan Politis

Sebelumnya, menanggapi gelombang tekanan publik yang begitu deras, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail pun buka suara. Jeje menegaskan, pihaknya akan menindak tegas anak buahnya tanpa pandang bulu jika terbukti melakukan tindakan tercela.

Setelah menyampaikan tuntutannya, massa unjuk rasa dari gabungan para aktivis Bandung Barat itu pun mulai meninggalkan Gedung Kejati Jawa Barat. Namun massa aksi juga mengaku akan terus mengawal penegakan hukum terkait kondisi birokrasi di Bandung Barat ini. (ecp/trustjabar/R1)