Penulis: Cep02 Agt 2025

Jatah Perbaikan Rutilahu Pemprov Jawa Barat Naik jadi Rp 40 Juta Per Unit!

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ) Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan jadi Rp 40 juta. Sebelumnya Rp 20 juta per unit.

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ) Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan jadi Rp 40 juta. Sebelumnya Rp 20 juta per unit

trustjabar.com – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ) Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan jadi Rp 40 juta. Sebelumnya program ini hanya dapat alokasi sebesar Rp 20 juta per rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Indra Maha mengatakan, kenaikan pembangunan untuk program Rutilahu ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Jadi Pak Gubernur menginginkan, alokasi anggaran untuk Rutilahu naik, karena harus ada penyesuaian dengan kondisi saat ini," ujar Indra Maha belum lama ini.

Menurut Indra, untuk target perbaikan Rutilahu pada 2025 rencana awal akan ada pada 1.270 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat. Meski begitu, untuk jumlah unit perbaikan masih dalam pembahasan karena masih ada penyesuaian anggaran. “Ini kan ada pergeseran anggaran. Untuk unitnya masih dibahas,” cetusnya.

Indra memastikan, untuk perbaikan akan fokus pada wilayah kumuh. Sehingga harus ada koodinasi dari kepala daerah kabupaten/kota. Indra menyebutkan, alasan penetapan sebesar Rp 20 juta berpatokan kepada kebutuhan komponen seperti pemberian material sebesar Rp 17,5 juta. Sedangkan sisanya untuk biaya opeasional dengan etimasi 8 hari kerja.

Akan tetapi berdasarkan hasil survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan untuk rumah layak huni Jawa Barat terus mengalami peningkatan. BPS sendiri mencatat, pada 2023 kebutuhan rumah layak huni baru terpenuhi sebesar Rp 54,17 persen saja dan ternyata masih banyak yang kondisi rumah warga Jawa Barat tidak layak huni yang mencapai 45,83 persen.

Pada 2023 lalu alokasi anggaran untuk program Rutilahu sebesar Rp 25 miliar. Namun kemungkinan besar untuk anggaran tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan informasi angka presentase rumah tangga yang tempati rumah layak huni Jawa Barat masih kalah dengan DKI Jakara yang mencapai 38,80 persen.

Program Rutilahu Harus Ada Kolaborasi

Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan mendukung adanya kenaikan anggaran untuk program tersebut. Menurutnya, Pemprov Jabar harus membuat roadmap agar masalah ini cepat tuntas. Salah satunya dengan mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi menuntaskan masalah ini.

“Perusahaan-perusahaan swasta memiliki dana CSR ini bisa melakukan kolaborasi dengan Pemprov Jabar,’’ ujarnya.

Jika kolaborasi terwujud maka tinggal melakukan perencanaan dengan membuat roadmap mengenai jumlah Rutilahu yang ada.Cecep menambahkan, pemerintah perlu hadir untuk memberikan bantuan perbaikan Rutilahu. Sebab masalah hunian ini merupakan salah satu kebutuhan dasar.

"Dan yang terpenting adalah pemberian bantuan harus betul-betul selektif dan tepat sasaran," kata dia.

Tag