trustjabar.com – Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat saat ini akan membangun 50 kota prioritas dalam kurun waktu 2025-2029. Upaya ini menjadi penyeimbang antara pembangunan di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Baca Juga : Indonesia Kuatkan Komitmen Jadi Lumbung Pangan Dunia

Peluncuran program pembangunan 50 kota prioritas ini sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi 8 persen. Program ini juga merupakan bagian visi strategis PU608 yang bertujuan mencapai efisiensi investasi dan mengentaskan kemiskinan sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan rencana ini dalam Indonesia International Sustainability Forum2025 di Jakarta pada Jumat (10/10/2025). Ia menegaskan mengenai pentingnya transportasi umum sebagai tulang punggung pembangunan di kota prioritas tersebut.

“Kami merancang 50 kota dan kawasan baru dengan visi untuk menyeimbangkan (pembangunan) antara Jawa dan luar Jawa,” tuturnya.

Dody menyebut, berdasarkan prediksi sebanyak 72 persen warga akan tinggal di wilayah perkotaan. Hanya 17 kota atau sekitar 34 persen yang memiliki layanan transportasi umum modern. Sedangkan sisanya memerlukan dukungan Kementerian Dalam Negeri.

Dari informasi yang berkembang, dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi ini, 50 kota prioritas itu nantinya terbagi menjadi  empat kategori. Yakni 10 kawasan metropolitan utama, 4 kota metropolitan susulan, 36 kota non-metropolitan, dan 4 kota kecil spesial. Kota kecil spesial ini seperti Tana Toraja dan Labuan Bajo.

Untuk 10 kawasan metropolitan utama di antaranya Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Kemudian 4 kota metropolitan susulan di antaranya Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.

Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Rencana Pembangunan 50 Kota Prioritas

Pengembangan kota-kota prioritas ini merupakan bagian integral dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 13.000 triliun dalam waktu lima tahun ke depan.

Kementerian PU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 118,5 triliun pada 2026. Nantinya pengalokasian ini fokus pada infrastruktur pengairan sebesar Rp 34,74 triliun. Kemudian jalan raya sebesar Rp 45,62 triliun, pemukiman (Rp12,03 triliun), dan infrastruktur strategis (Rp 24,11 triliun).

Baca Juga : Kontras, Pemerintah Pusat Wacanakan Kenaikan Gaji ASN, Pemkab Bandung Potong Tukin PNS 30 Persen

“Pemerintah merencanakan pembangunan 12 ribu lokasi irigasi, 650 proyek sosial-ekonomi, 700 proyek air minum, dan 80 fasilitas pengelolaan limbah,” kata Dody.

Dody mengharapkan, program transportasi umum yang terintegrasi di 50 kota prioritas ini bisa memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Transportasi efisien, kata ia, dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing kota.

“Secara sosial, program ini akan meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Sedangkan dari aspek lingkungan, transportasi berbasis listrik dan rendah emisi akan mendukung pengurangan jejak karbon perkotaan,” ungkapnya. (ecp/trustjabar/R1)