trustjabar.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dinilai belum bisa memanfaatkan potensi kedaulatan fiskal daerahnya. Berbagai elemen masyarakat mendorong Pemkab Bandung Barat segera mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis potensi lokal.

Baca Juga : Proses Rotasi Mutasi Pejabat di Bandung Barat Diduga Sarat Muatan Politis

Perwakilan gabungan elemen masyarakat Bandung Barat, Dendi menuturkan, pentingnya kedaulatan fiskal ini untuk mendorong pembangunan daerah. Ia menilai, banyak potensi daerah di Bandung Barat yang hingga kini belum tergarap secara optimal.

“Kami mendorong Pemkab Bandung Barat segera menyusun rencana pembangunan jangka panjang berbasis potensi lokal. Hal itu untuk mewujudkan kedaulatan fiskal di Bandung Barat,” tutur Dendi dalam keterangan resminya, Minggu (12/10/2025).

Berbagai potensi daerah itu, kata Dendi, di antaranya tersebarnya destinasi wisata dan keberadaan stasiun kereta cepat Whoosh. Kemudian pengelolaan sumber daya air yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tentunya, lanjut Dendi, jika potensi tersebut termanfaatkan dengan optimal, maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya keberadaan potensi pariwisata dan stasiun kereta cepat. Hadirnya dua elemen potensi daerah ini mampu mendongkrak pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menjamurnya travel luar kota di sekitar KCIC (kereta cepat) di Padalarang, menunjukkan geliat ekonomi dan wisata yang menjanjikan,” katanya.

Namun sayangnya, lanjut ia, Pemkab Bandung Barat belum bisa memanfaatkan geliat pemberdayaan ekonomi ini secara maksimal. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyusun buku menu wisata Bandung Barat dan menjadikan Padalarang sebagai pintu masuk destinasi wisata.

Dorong Kedaulatan Fiskal Bandung Barat, 18 Tahun Pelanggan Air Minum Jadi Sumber Pendapatan Daerah Tetangga

Selain itu, kata Dendi, dalam hal potensi pengelolaan air bersih untuk keperluan air minum melalui PDAM Tirta Raharja dan perusahaan komersial lainnya. Dendi menegaskan, Pemkab Bandung Barat harus segera membuat regulasi untuk mengatur pengelolaan air bersih secara profesional melalui BUMD yang sehat dan transparan.

Baca Juga : Dugaan Skandal Bancakan APBD Bandung Barat Mencuat, Benarkah Lantaran Mahar Politik?

“Kami mendorong reposisi PDAM Wibawa Mukti memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya air di Bandung Barat. Tentunya potensi ini bisa menjadi potensi pendapatan daerah. Salah satu yang ditawarkan melalui profit sharing pelanggan PDAM Tirta Raharja (Kabupaten Bandung) di wilayah Bandung Barat,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Dendi, penyerahan 110 ribu pelanggan PDAM Tirta Raharja di wilayah Bandung Barat sudah terlaksana sejak 18 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini, potensi pendapatan itu belum terealisasikan. Selama ini, pelanggan air minum masih tercatat ke PDAM Tirta Raharja yang merupakan BUMD di Kabupaten Bandung. Padahal, Pemkab Bandung Barat sudah memiliki BUMD air minum yakni PDAM Wibawa Mukti.

“Kami mengajak semua pihak bersama-sama mewujudkan kedaulatan fiskal di Bandung Barat, mandiri pangan, dan unggul dalam hal sektor pariwisata. Jangan sampai potensi daerah ini tidak teroptimalkan atau malah masuk menjadi pendapatan daerah tetangga,” ungkapnya. (ecp/trustjabar/R1)