Penulis: Cep11 Nov 2025

Redenominasi Rupiah Picu Perdebatan Ekonom, BI Tegaskan Langkah Strategis

Rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah, memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom terkait urgensi dan dampak stabilitas ekonomi.

Ilustrasi uang. Kebijakan pemerintah mengenai rencana redenominasi rupiah memicu perdebatan ekonom. Namun Bank Indonesia menegaskan jika kebijakan tersebut merupakan langkah strategis. Foto: istimewa/

trustjabar.com – Rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah, memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom. Perbedaan pendapat itu terkait urgensi dan dampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan redenominasi rupiah atau menyederhanakan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya tidak akan menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat karena merupakan kewenangan penuh Bank Indonesia.

"Redenominasi rupiah itu kebijakan bank sentral, dan nanti akan menerapkan (kebijakan) sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan," ujar Purbaya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan belum akan membahas rencana redenominasi rupiah itu dalam waktu dekat. Meskipun RUU tentang Perubahan Harga Rupiah, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 dengan target penyelesaian 2027.

Terkait rencana itu, sejumlah ekonom mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mendorong redenominasi rupiah itu di tengah tantangan ekonomi yang masih kompleks.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengungkapkan pendapatnya. Ia menyebut, langkah ini seperti mengelupas cat dinding rumah yang retak tanpa memperbaiki pondasinya.

"Redenominasi seolah ingin memberi kesan 'ekonomi kita sudah siap'. Padahal, kesiapan sejati bukan diukur dari panjang pendeknya angka di mata uang. Melainkan dari ketahanan ekonomi masyarakat dan efektivitas kebijakan publik," ungkap Achmad.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai, redenominasi rupiah sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan hal esensial. Ia menekankan, Indonesia tidak butuh ilusi stabilitas dalam bentuk nominal baru, melainkan realitas pertumbuhan ekonomi yang bermakna.

Redenominasi Rupiah, Ekonom Khawatirkan Potensi Inflasi

Para ekonom juga mengkhawatirkan potensi inflasi akibat pembulatan harga oleh pelaku usaha. Menurut Airlangga, redenominasi memang berpotensi berdampak pada inflasi. Risiko lain mencakup biaya besar untuk pencetakan uang baru, pembaruan sistem perbankan, dan sosialisasi masif.

Achmad Nur Hidayat menambahkan, dari sisi psikologis, masyarakat Indonesia masih berorientasi pada nominal besar.

"Perubahan menjadi satu rupiah baru, bisa menimbulkan kebingungan dalam harga pasar," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia memastikan redenominasi rupiah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah. Selain itu, mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, implementasi akan mempertimbangkan waktu yang tepat. Hal itu dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis.

“BI menjamin, redenominasi rupiah tidak akan mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa,” ucapnya. (ecp/trustjabar/R1)

Tag