Penulis: ecp 19 Okt 2025

Bupati Bandung Barat; Tidak Ada Ruang Jual Beli Jabatan

Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail memastikan jika di roda pemerintahannya tidak akan ada ruang jual beli jabatan.

Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchi Ismail memastikan tidak ada ruang jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan yang ia pimpin saat ini. Foto: ist/dok.Diskominfo Bandung Barat/

trustjabar.com – Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail memastikan jika di roda pemerintahan yang ia jalankan tidak akan ada ruang jual beli jabatan. Meski demikian, Jeje tidak menampik jika hal tersebut mungkin saja bisa terjadi sebelum ia menjadi Bupati Bandung Barat.

Baca Juga : Proses Rotasi Mutasi Pejabat di Bandung Barat Diduga Sarat Muatan Politis

“Saya dan Pak Asep Ismail (Wakil Bupati Bandung Barat) pastikan, di era kepemimpinan kami tidak akan ada ruang jual beli jabatan. Ini mungkin di masa lalu pernah ada ya, tapi di kepemimpinan saya dengan Pak Asep, tidak ada,” ungkap Jeje, belum lama ini.

Jeje dengan tegas bakal menindak tegas jika ada oknum di Bandung Barat yang terbukti melakukan tindakan dugaan jual beli jabatan. Ia pun berkomitmen, jika dugaan jual beli jabatan benar-benar terjadi, maka Jeje pun akan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

Terkait adanya rumor mengenai dugaan rotasi dan mutasi pejabat di Bandung Barat ada intervensi dari pihak luar, Jeje pun menampik hal tersebut. Ia menuturkan, semua kebijakan yang ia keluarkan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari Sekda Bandung Barat.

“Tidak lah, masak saya disetir sekda. Ya itu mungkin kebiasaan lama. Apa yang sudah terjadi di masa lalu soal carut-marut pemerintahan sebelum saya, tidak akan terjadi di masa pemerintahan saya,” katanya.

Sebelumnya, polemik dugaan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat sarat muatan politis, menyeruak ke permukaan. Tidak hanya itu, tersiar kabar juga mengenai adanya dugaan permainan anggaran APBD Bandung Barat oleh oknum pejabat tertentu. Tersiar kabar juga jika permainan anggaran dan rotasi/mutasi pejabat itu bermuara dari seorang oknum pejabat.

Ungkap Kronologis Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkab Bandung Barat

Pemerhati kebijakan publik, Agus Satria menjelaskan mengenai carut-marut birokrasi di Pemkab Bandung Barat. Dari informasi dan temuan di lapangan, lanjut Agus, kondisi di Pemkab Bandung Barat ini bermuara ke salah satu oknum pejabat berinisial AZ.

“Informasi yang beredar luas di kalangan ASN menyebutkan, saat oknum pejabat itu menjabat Pj Bupati Bandung Barat, menggelontorkan sejumlah uang. Bahkan, oknum tersebut menggelontorkan tak kurang dari 8 miliar rupiah sebagai mahar politik. Mahar politik itu menjadi alat untuk mendapatkan posisi yang saat ini oknum pejabat itu duduki,” ungkap Agus, Minggu (19/10/2025).

Baca Juga : Dugaan Skandal Bancakan APBD Bandung Barat Mencuat, Benarkah Lantaran Mahar Politik?

Kemudian, lanjut Agus, menyetorkan dana itu kepada beberapa pihak di lingkungan Kemendagri melalui jalur tidak resmi. Namun ironisnya, mahar politik itu pun hingga saat ini belum terpenuhi utuh. Untuk menutupi kekurangan, maka oknum pejabat itu melakukan berbagai manuver anggaran. Termasuk dugaan jual beli jabatan dan manuver keuangan lainnya.

Hal tersebut, lanjut Agus, dengan cara menempatkan orang terdekat oknum pejabat itu di posisi strategis yang bisa menjadi lumbung aliran dana tetap.

Agus menilai, jika kondisi birokrasi di Pemkab Bandung Barat terus menerus seperti ini, hal itu mengindikasikan adanya ‘suntikan imun’ pejabat atas lainnya. Ia pun mendesak penegak hukum segera menindaklanjuti laporan yang pernah ia sampaikan ke kejaksaan.

Agus menambahkan, dugaan dana Rp 8 miliar sebagai mahar politik oknum pejabat itu, ada juga dugaan pihak lain sebagai penyokong dana. “Kami sudah mengetahui siapa sosok pengusaha yang menjadi sponsor di balik kekacauan birokrasi di Pemkab Bandung Barat ini. Akan kami segera sampaikan ke KPK sebagai berkas tambahan. Hal ini kami buktikan saat nanti dalam penyerapan APBD Perubahan 2025,” tutur Agus.

Kecurigaan yang Memuncak

Kecurigaan Agus semakin mencuat ketika AZ berhalangan mengikuti proses open bidding lantaran yang bersangkutan sedang melaksanakan umrah. Namun anehnya, kata Agus, meski tidak mengikuti proses lengkap, AZ terpilih menduduki jabatan tinggi di Pemkab Bandung Barat. Hal itulah yang menjadi dasar dugaan jual beli jabatan dan manuver anggaran di Pemkab Bandung Barat terjadi.

“Kami juga mendapatkan informasi jika proyek pembangunan strategis di Bandung Barat, sudah di-ijon-kan sebelum proses lelang terjadi. Termasuk dugaan jual beli jabatan. Lantaran AZ harus menyetor Rp 3 miliar untuk mengamankan posisinya itu,” ucapnya.

Penunjukan seorang kepala dinas rangkap jabatan di OPD strategis, kata Agus, menjadi indikasi kuat dugaan permainan keuangan. Oknum kepala dinas tersebut berinisial HBP yang kini menjabat di BKAD dan Bapenda di bawah kendali AZ. Selain itu, kata Agus, ada juga dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Bandung Barat dan personel ring 1 bupati yang tak jelas status kepegawaiannya.

Dengan dugaan anomali ini, Agus mendesak lembaga pengawas pemerintahan, tidak tinggal diam. Hal itu lantaran rentan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam roda birokrasi dan kolusi sistemik.

Kini, lanjut Agus, semua mata tertuju pada ketegasan Bupati Bandung Barat. Publik, lanjut Agus, menanti tindakan bupati yang berani membenahi carut-marut birokrasi di Pemkab Bandung Barat ini.

“Atau bupati justru memilih diam seribu bahasa dan tindakan? Jika bupati memilih diam, secara tidak langsung beliau menjadi bagian dari dugaan kebobrokan birokrasi di Bandung Barat ini. Sejarah akan mencatat, apakah Bandung Barat berhasil dari jeratan politik dugaan jual beli jabatan atau malah semakin terjerumus,” ungkapnya. (ecp/trustjabar/R1)

Tag